PENGANTAR
Social Mapping & Stakeholder Perception dilaksanakan oleh
PetroChina International Jabung Ltd. (“PetroChina”) bekerjasama dengan
Lingkaran Survey Indonesia (LSI). Studi ini merupakan Program Kerja SKK
Migas – PetroChina yang yang beroperasi di sektor hulu migas.
Pelaksanaan studi ini mempunyai beberapa tujuan yaitu (1) mengetahui
gambaran keadaan di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai langkah awal
mengembangkan kebijakan (2) mengetahui keinginan masyarakat melalui
opini yang diberikan langsung oleh masyarakat, (3) menentukan prioritas
perbaikan-perbaikan yang paling krusial di Muaro Jambi, Tanjung Jabung
Barat, dsn Tanjung Jabung Timur.
Pemaparan hasil survey ini dilaksanakan di kantor Penghubung Jambi SKK Migas Perwakilan Sumbagsel, 14 Maret 2013. Kegiatan presentasi yang dilanjutkan focus group discussion ini dihadiri oleh Kepala Urusan Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Syarif Maulana Chaniago, Goverment & Relation Superintendent PetroChina Riza Primahendra, Budi Setiawan dari Bappeda Tanjung Jabung Barat, perwakilan dari Polres Tanjung Jabung Timur, KKKS yang beroperasi di Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur dan beberapa media cetak di Jambi.
Setia Darma, Manajer Riset LSI menjelaskan survey ini dilakukan dengan metode sampling yaitu multistage random sampling. Jumlah responden adalah 440 responden yang tersebar di tiga kabupaten (Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat). Sebaran responden berada di tujuh kecamatan (Kumpeh, Betara, Tebing Tinggi, Geragai, Mendahara Ulu, Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur), dengan totak seluruh wilayah survey sebanyak tiga puluh tiga desa. Metode pengumpulan data dengan wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner. Pengumpulan Data dari 31 Januari 2013 hingga 12 Pebruari 2013. Margin of error survey ini adalah ± 4,8 %. Temuan atas studi ini menyangkut beberapa aspek yaitu tentang (1) industri pertambangan secara umum, (2) isu sosial dan ekonomi lokal masyarakat, (3) pelayanan publik (kesehatan dan pendidikan), dan (4) pemerintah dan tokoh masyarakat.
Syarif Maulana Chaniago, Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, menyampaikan hasil studi ini nantinya bisa digunakan sebagai acuan oleh PetroChina khususnya dalam menerapkan program-program kerja penunjang kegiatan operasi di wilayah kerjanya dan bisa digunakan oleh pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya yang berada di ketiga kabupaten tersebut pada umumnya untuk memberikan gambaran program-program yang akan dilakukan agar bisa tepat sasaran. Lebih lanjut Syarif berharap kegiatan studi seperti ini juga dilakukan oleh KKKS lain di wilayah operasi masing - masing.
Budi Setiawan, perwakilan Bappeda Tanjung Jabung Barat mengapresiasi kegiatan studi ini karena beberapa temuan studi tersebut sesuai dengan apa yang menjadi perhatian Pemkab Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dibentuk CSR Forum yang terdiri dari para pelaku usaha yang difasilitasi oleh BAPPEDA setempat untuk mensinergikan program – program tanggung jawab sosial perusahaan dengan program pemerintah dan antar pelaku dunia usaha yang berada di wilayah tersebut.
Industri Pertambangan Secara Umum
Industri pertambangan hingga saat ini dipandang sebagai industri yang mampu menambah pendapatan dan meningkatkan perekonomian bagi daerah lokasi tambang. Patut disayangkan bahwa dengan kondisi itu sebagian besar masyarakat (80, 1% responden) tidak pernah terlibat langsung pada kegiatan pertambangan. Hanya 10,9% dari responden yang menyatakan pernah terlibat. Di sisi lain, keberadaan pertambangan dianggap negatif karena merusak lingkungan, terjadinya polusi tanah, dan polusi air. 55,20% responden menilai bahwa kegiatan pertambangan merusak lingkungan. Kebanyakan masyarakat menilai bahwa minyak bumi dimiliki oleh sebagian besar daerah di tiga kabupaten. Dimana yang melakukan kegiatan pertambangan kebanyakan investor luar negeri.
Masyarakat menilai bahwa pemerintah daerah dan investor asing yang mendapatkan manfaat paling banyak dengan keberadaan kegiatan pertambangan ini. Lebih tiga perempat responden (75,70%) menyatakan pihak yang paling dirugikan dalam kegiatan penambangan ini adalah masyarakat lokal. Kegiatan industri ekstraktif yang paling berperan adalah perkebunan kelapa sawit dan pertambangan migas. Kegiatan di kedua industri tersebut dinilai mampu menyerap tenaga kerja paling banyak. Responden menyebutkan perkebunan kelapa sawit (33,7%) dan pertambangan migas (28,6%).
Mengenai isu ketenagakerjaan di bidang pertambangan, hanya sebesar 13,9% dari masyarakat yang menyatakan ada anggota keluarganya yang bekerja di perusahaan pertambangan di wilayah Muaro Jambi, Tanjabar, dan Tanjabtim. Masyarakat juga menilai perhatian perusahaan pertambangan terhadap tenaga kerja lokal dinilai cukup. Namun dari segi jumlah, tenaga kerja lokal dinilai masih kurang banyak di perusahaan pertambangan gas dan minyak bumi. Lebih dari separuh masyarakat (52,0% responden) mengharapkan perusahaan pertambangan minyak dan gas sebaiknya mempekerjakan karyawan yang tinggal di wilayah Muaro Jambi, Tanjabar dan Tanjabtim, meskipun tidak berada disekitar perusahaan.
Pemaparan hasil survey ini dilaksanakan di kantor Penghubung Jambi SKK Migas Perwakilan Sumbagsel, 14 Maret 2013. Kegiatan presentasi yang dilanjutkan focus group discussion ini dihadiri oleh Kepala Urusan Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Syarif Maulana Chaniago, Goverment & Relation Superintendent PetroChina Riza Primahendra, Budi Setiawan dari Bappeda Tanjung Jabung Barat, perwakilan dari Polres Tanjung Jabung Timur, KKKS yang beroperasi di Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur dan beberapa media cetak di Jambi.
Setia Darma, Manajer Riset LSI menjelaskan survey ini dilakukan dengan metode sampling yaitu multistage random sampling. Jumlah responden adalah 440 responden yang tersebar di tiga kabupaten (Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat). Sebaran responden berada di tujuh kecamatan (Kumpeh, Betara, Tebing Tinggi, Geragai, Mendahara Ulu, Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur), dengan totak seluruh wilayah survey sebanyak tiga puluh tiga desa. Metode pengumpulan data dengan wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner. Pengumpulan Data dari 31 Januari 2013 hingga 12 Pebruari 2013. Margin of error survey ini adalah ± 4,8 %. Temuan atas studi ini menyangkut beberapa aspek yaitu tentang (1) industri pertambangan secara umum, (2) isu sosial dan ekonomi lokal masyarakat, (3) pelayanan publik (kesehatan dan pendidikan), dan (4) pemerintah dan tokoh masyarakat.
Syarif Maulana Chaniago, Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, menyampaikan hasil studi ini nantinya bisa digunakan sebagai acuan oleh PetroChina khususnya dalam menerapkan program-program kerja penunjang kegiatan operasi di wilayah kerjanya dan bisa digunakan oleh pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya yang berada di ketiga kabupaten tersebut pada umumnya untuk memberikan gambaran program-program yang akan dilakukan agar bisa tepat sasaran. Lebih lanjut Syarif berharap kegiatan studi seperti ini juga dilakukan oleh KKKS lain di wilayah operasi masing - masing.
Budi Setiawan, perwakilan Bappeda Tanjung Jabung Barat mengapresiasi kegiatan studi ini karena beberapa temuan studi tersebut sesuai dengan apa yang menjadi perhatian Pemkab Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dibentuk CSR Forum yang terdiri dari para pelaku usaha yang difasilitasi oleh BAPPEDA setempat untuk mensinergikan program – program tanggung jawab sosial perusahaan dengan program pemerintah dan antar pelaku dunia usaha yang berada di wilayah tersebut.
Industri Pertambangan Secara Umum
Industri pertambangan hingga saat ini dipandang sebagai industri yang mampu menambah pendapatan dan meningkatkan perekonomian bagi daerah lokasi tambang. Patut disayangkan bahwa dengan kondisi itu sebagian besar masyarakat (80, 1% responden) tidak pernah terlibat langsung pada kegiatan pertambangan. Hanya 10,9% dari responden yang menyatakan pernah terlibat. Di sisi lain, keberadaan pertambangan dianggap negatif karena merusak lingkungan, terjadinya polusi tanah, dan polusi air. 55,20% responden menilai bahwa kegiatan pertambangan merusak lingkungan. Kebanyakan masyarakat menilai bahwa minyak bumi dimiliki oleh sebagian besar daerah di tiga kabupaten. Dimana yang melakukan kegiatan pertambangan kebanyakan investor luar negeri.
Masyarakat menilai bahwa pemerintah daerah dan investor asing yang mendapatkan manfaat paling banyak dengan keberadaan kegiatan pertambangan ini. Lebih tiga perempat responden (75,70%) menyatakan pihak yang paling dirugikan dalam kegiatan penambangan ini adalah masyarakat lokal. Kegiatan industri ekstraktif yang paling berperan adalah perkebunan kelapa sawit dan pertambangan migas. Kegiatan di kedua industri tersebut dinilai mampu menyerap tenaga kerja paling banyak. Responden menyebutkan perkebunan kelapa sawit (33,7%) dan pertambangan migas (28,6%).
Mengenai isu ketenagakerjaan di bidang pertambangan, hanya sebesar 13,9% dari masyarakat yang menyatakan ada anggota keluarganya yang bekerja di perusahaan pertambangan di wilayah Muaro Jambi, Tanjabar, dan Tanjabtim. Masyarakat juga menilai perhatian perusahaan pertambangan terhadap tenaga kerja lokal dinilai cukup. Namun dari segi jumlah, tenaga kerja lokal dinilai masih kurang banyak di perusahaan pertambangan gas dan minyak bumi. Lebih dari separuh masyarakat (52,0% responden) mengharapkan perusahaan pertambangan minyak dan gas sebaiknya mempekerjakan karyawan yang tinggal di wilayah Muaro Jambi, Tanjabar dan Tanjabtim, meskipun tidak berada disekitar perusahaan.
Isu Sosial dan Ekonomi Lokal Masyarakat
Sebagian besar masyarakat melakukan aktivitas seperti bekerja dan mengurus rumah tangga/Keluarga. Sebagian besar masyarakat memiliki pekerjaan utama usaha sendiri (tanpa tenaga kerja orang lain) sebanyak 33,5% dan pekerja bebas di pertanian sebanyak 27,2%.
Mengenai situasi sosial dalam hal keamanan wilayah. Sebanyak 64,0% masyarakat beranggapan bahwa lingkungan tempat tinggal mereka berada dalam situasi aman. Bahkan ada sejumlah 27,9% masyarakat menilai situasi sangat aman. Dengan situasi yang demikian, lebih dari separuh masyarakat tepatnya 57,0% tidak takut jika berjalan pada malam hari. Situasi keamanan yang cukup membaik di ketiga kabupaten ditandai dengan adanya pendapat dari masyarakat sebanyak 23,3% yang menyatakan bahwa tingkat kejahatan menurun. Sedang 6,8% masyarakat menilai tingkat kejahatan menurun sekali. Perlu menjadi catatan bahwa masih ada sebanyak 20,5% masyarakat yang menyatakan tetap sama dan 9,6% masyarakat menyatakan meningkat.
Televisi adalah media massa yang paling sering digunakan oleh masyarakat untuk mengakses berita (66,2%). Hal ini menandakan bahwa budaya menonton audio visual lebih banyak terjadi di kalangan masyarakat. Sementara budaya literasi (membaca) tidak banyak dilakukan oleh masyakarat. Hal ini ditunjukkan oleh masyarakat yang menggunakan media cetak (koran, radio dan majalah) tidak sampai 20%.
Pelayanan Pendidikan
Terkait dengan kondisi pendidikan, jumlah sekolah (SD, SMP, SMA) di wilayah responden dinilai sudah mencukupi. Sedangkan untuk pendidikan tinggi (universitas) dinilai masih kurang mencukupi. 58,2% - 79,4% masyarakat menilai kualitas sekolah (SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi) sudah cukup bagus. Jumlah guru/tenaga pendidik di sekolah (SD, SMP, dan SMA) di wilayah mereka dinilai mencukupi. Kualitas guru/tenaga pendidik di sekolah (SD, SMP, SMA) dinilai sudah cukup bagus. Kebanyakan masyarakat (74,9%) menganggap para Guru SD memiliki kualitas yang baik dibandingkan dengan guru SMP maupun SMA.
Bagi masyarakat (70,3%), pendidikan gratis dinilai sebagai kewajiban pemerintah. Yang dimaksud pemerintah dalam ini meliputi Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapat responden menyatakan kebijakan pendidikan gratis ini sudah mulai dilaksanakan di ketiga kabupaten. Ada sebesar 57,8% masyarakat yang menyatakan bahwa pendidikan gratis sudah diberlakukan di wilayah mereka, namun hanya sampai jenjang SD dan SMP saja. Sebagian besar masyarakat (72,8%) beranggapan bahwa pendidikan gratis seharusnya dilaksanakan untuk semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, dan perguruan tingggi). Untuk pendidikan kejuruan/vokasi (SMK) bidang pertanian dinilai paling dibutuhkan oleh masyarakat. Lebih dari separuh masyarakat (50,8% responden) menyatakan kebutuhannya akan pendidikan kejuruan pertanian.
Kebanyakan masyarakat (47,3%) menilai keputusan yang harus diambil pemerintah jikalau mengalami keterbatasan dana dalam hal memajukan pendidikan adalah dengan tidak menggratiskan biaya pendidikan SD, SMP dan SMA. Uang yang dipunyai dipakai untuk membiayai pendidikan penduduk miskin sehingga semua penduduk miskin memperoleh kesempatan belajar. Masyarakat lebih memilih kebijakan tersebut daripada kebijakan menggratiskan biaya pendidikan semua siswa SD (tidak peduli miskin atau tidak), namun tidak menanggung biaya pendidikan siswa SMP dan SMA.
Pelayanan Kesehatan
Jumlah Posyandu dan Puskesmas dinilai sudah cukup mencukupi, namun untuk Polindes dan RSU dinilai masih belum mencukupi jumlahnya. kondisi kualitas Posyando, Polindes, dan Puskesmas di wilayah mereka dinilai cukup bagus, namun untuk RSU masih sedikit buruk. Penyakit yang paling banyak diderita sebagian besar masyarakat adalah batuk. Kemana kecenderungan berobat masyarakat bila sakit, ditemukan bahwa lebih dari separuh (54,3%) masyarakat biasa berobat ke rumah sakit milik pemerintah, sebagian lagi (30,1%) masyarakat memilih untuk pengobatan sendiri (minum obat/jamu yang dijual di pasaran) ketika sakit. Terkait dengan proses persalinan, sebagian besar masyarakat (57,5%) juga lebih memilih RS milik pemerintah sebagai tempat persalinan dan periksa kehamilan. Untuk layanan alat kontrasepsi (KB) sebagaian besar masyarakat (54,8%) juga memilih RS milik pemerintah sebagai tempat memasang alat kontrasepsi.
Sebanyak 70,8 % masyarakat lebih memilih berobat ke rumah sakit milik pemerintah daripada swasta, karena harganya lebih murah berobat ke RS pemerintah (57,4%), dekat dengan rumah (17,6%), pelayanan lebih baik/memuaskan (8,0%), sudah kebiasaan (6,5%), dan selebihnya karena alasan obat yang lengkap, jaminan sembuh yang lebih besar, dianjurkan orang lain, dokter/tenaga kesehatan lebih pengalaman, dan peralatan yang lengkap. Bagi sebagian masyarakat (4,4%) yang lebih memilih berobat ke RS swasta dikarenakan pelayanannya lebih baik/memuaskan.
Ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat di ketiga kabupaten adalah Puskesmas. Rata-rata Puskesmas dapat dijangkau dalam waktu 15-30 menit dari rumah warga. Warga menilai kondisi Puskesmas di wilayah tiga kabupaten dinilai sudah cukup bagus. Masyarakat menilai jumlah dokter di Puskesmas masih belum mencukupi. Separuh masyarakat (50% responden) menilai biaya perawatan di Puskesmas tidak mahal dan tidak murah (cukup). Sementara itu lebih dari separuh (57,1%) masyarakat menilai sarana dan prasarana di Puskesmas masih kurang lengkap. Masyarakat menilai pelayanan dokter dan tenaga kesehatan lain (bidan, mantri, apoteker, dsb) di Puskesmas sudah cukup baik.
Pemerintah dan Tokoh Masyarakat
Lebih dari separuh responden (52,8%) menilai pemerintah berperan dalam kegiatan pertambangan. Namun sebagian besar masyarakat tidak mengetahui aliran dana hasil kegiatan pertambangan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan 80,7 % masyarakat yang menilai tidak mengetahui dan sangat tidak mengetahui terkait aliran dana ini. Hanya sebesar 5,3% masyarakat yang pernah mendapatkan penjelasan mengenai aliran dana hasil pertambangan. Mereka mendapatkan penjelasan tersebut dari pemerintah desa.
Di masyarakat ada banyak tokoh, baik yang saat ini berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Tiga tokoh yang paling banyak dipercaya oleh masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat adalah tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda. Tokoh agama dipercaya oleh 90,6% masyakarat, tokoh adat dipercaya oleh 80,3% masyarakat, dan 71,7 % masyarakat menyatakan percaya kepada tokoh pemuda. Tokoh yang tidak dipercaya oleh masyarakat di tiga kabupaten yaitu pengusaha dan tokoh partai politik. Sebanyak 53,9% masyarakat menyatakan tidak percaya pada pengusaha. Pada aspek lain 65,6% masyarakat tidak percaya kepada tokoh partai politik.(***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar