MAKALAH MEZA: Makalah Hadits tentang Niat, Ikhlas dan Riya'

MAKALAH MEZA: Makalah Hadits tentang Niat, Ikhlas dan Riya': BAB I PENDAHULUAN A.   Latar Belakang Sesungguhnya pembahasan tentang ikhlas adalah pembahasan yang sangat penting yang berkaitan dengan ...

Social Mapping & Stakeholder Perception Survey, Program Kerja SKK Migas – PetroChina International Jabung Ltd.

Social Mapping & Stakeholder Perception Survey, Program Kerja SKK Migas – PetroChina International Jabung Ltd.

Social Mapping & Stakeholder Perception Survey, Program Kerja SKK Migas – PetroChina International Jabung Ltd.

PENGANTAR

Social Mapping & Stakeholder Perception dilaksanakan oleh PetroChina International Jabung Ltd. (“PetroChina”) bekerjasama dengan Lingkaran Survey Indonesia (LSI). Studi ini merupakan Program Kerja SKK Migas – PetroChina yang yang beroperasi di sektor hulu migas. Pelaksanaan studi ini mempunyai beberapa tujuan yaitu (1) mengetahui gambaran keadaan di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai langkah awal mengembangkan kebijakan (2) mengetahui keinginan masyarakat melalui opini yang diberikan langsung oleh masyarakat, (3) menentukan prioritas perbaikan-perbaikan yang paling krusial di Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dsn Tanjung Jabung Timur.

Pemaparan hasil survey ini dilaksanakan di kantor Penghubung Jambi SKK Migas Perwakilan Sumbagsel, 14 Maret 2013. Kegiatan presentasi yang dilanjutkan focus group discussion ini dihadiri oleh Kepala Urusan Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Syarif Maulana Chaniago, Goverment & Relation Superintendent PetroChina Riza Primahendra, Budi Setiawan dari Bappeda Tanjung Jabung Barat, perwakilan dari Polres Tanjung Jabung Timur, KKKS yang beroperasi di Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur dan beberapa media cetak di Jambi.

Setia Darma, Manajer Riset LSI menjelaskan survey ini dilakukan dengan metode sampling yaitu multistage random sampling. Jumlah responden adalah 440 responden yang tersebar di tiga kabupaten (Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat). Sebaran responden berada di tujuh kecamatan (Kumpeh, Betara, Tebing Tinggi, Geragai, Mendahara Ulu, Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur), dengan totak seluruh wilayah survey sebanyak tiga puluh tiga desa. Metode pengumpulan data dengan wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner. Pengumpulan Data dari 31 Januari 2013 hingga 12 Pebruari 2013. Margin of error survey ini adalah ± 4,8 %. Temuan atas studi ini menyangkut beberapa aspek yaitu tentang (1) industri pertambangan secara umum, (2) isu sosial dan ekonomi lokal masyarakat, (3) pelayanan publik (kesehatan dan pendidikan), dan (4) pemerintah dan tokoh masyarakat.

Syarif Maulana Chaniago, Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, menyampaikan hasil studi ini nantinya bisa digunakan sebagai acuan oleh PetroChina khususnya dalam menerapkan program-program kerja penunjang kegiatan operasi di wilayah kerjanya dan bisa digunakan oleh pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya yang berada di ketiga kabupaten tersebut pada umumnya untuk memberikan gambaran program-program yang akan dilakukan agar bisa tepat sasaran. Lebih lanjut Syarif berharap kegiatan studi seperti ini juga dilakukan oleh KKKS lain di wilayah operasi masing - masing.
Budi Setiawan, perwakilan Bappeda Tanjung Jabung Barat mengapresiasi kegiatan studi ini karena beberapa temuan studi tersebut sesuai dengan apa yang menjadi perhatian Pemkab Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dibentuk CSR Forum yang terdiri dari para pelaku usaha yang difasilitasi oleh BAPPEDA setempat untuk mensinergikan program – program tanggung jawab sosial perusahaan dengan program pemerintah dan antar pelaku dunia usaha yang berada di wilayah tersebut.


Industri Pertambangan Secara Umum
Industri pertambangan hingga saat ini dipandang sebagai industri yang mampu menambah pendapatan dan meningkatkan perekonomian bagi daerah lokasi tambang. Patut disayangkan bahwa dengan kondisi itu sebagian besar masyarakat (80, 1% responden) tidak pernah terlibat langsung pada kegiatan pertambangan. Hanya 10,9% dari responden yang menyatakan pernah terlibat. Di sisi lain, keberadaan pertambangan dianggap negatif karena merusak lingkungan, terjadinya polusi tanah, dan polusi air. 55,20% responden menilai bahwa kegiatan pertambangan merusak lingkungan. Kebanyakan masyarakat menilai bahwa minyak bumi dimiliki oleh sebagian besar daerah di tiga kabupaten. Dimana yang melakukan kegiatan pertambangan kebanyakan investor luar negeri.

Masyarakat menilai bahwa pemerintah daerah dan investor asing yang mendapatkan manfaat paling banyak dengan keberadaan kegiatan pertambangan ini. Lebih tiga perempat responden (75,70%) menyatakan pihak yang paling dirugikan dalam kegiatan penambangan ini adalah masyarakat lokal. Kegiatan industri ekstraktif yang paling berperan adalah perkebunan kelapa sawit dan pertambangan migas. Kegiatan di kedua industri tersebut dinilai mampu menyerap tenaga kerja paling banyak. Responden menyebutkan perkebunan kelapa sawit (33,7%) dan pertambangan migas (28,6%).

Mengenai isu ketenagakerjaan di bidang pertambangan, hanya sebesar 13,9% dari masyarakat yang menyatakan ada anggota keluarganya yang bekerja di perusahaan pertambangan di wilayah Muaro Jambi, Tanjabar, dan Tanjabtim. Masyarakat juga menilai perhatian perusahaan pertambangan terhadap tenaga kerja lokal dinilai cukup. Namun dari segi jumlah, tenaga kerja lokal dinilai masih kurang banyak di perusahaan pertambangan gas dan minyak bumi. Lebih dari separuh masyarakat (52,0% responden) mengharapkan perusahaan pertambangan minyak dan gas sebaiknya mempekerjakan karyawan yang tinggal di wilayah Muaro Jambi, Tanjabar dan Tanjabtim, meskipun tidak berada disekitar perusahaan.

Isu Sosial dan Ekonomi Lokal Masyarakat

Sebagian besar masyarakat melakukan aktivitas seperti bekerja dan mengurus rumah tangga/Keluarga. Sebagian besar masyarakat memiliki pekerjaan utama usaha sendiri (tanpa tenaga kerja orang lain) sebanyak 33,5% dan pekerja bebas di pertanian sebanyak 27,2%.

Mengenai situasi sosial dalam hal keamanan wilayah. Sebanyak 64,0% masyarakat beranggapan bahwa lingkungan tempat tinggal mereka berada dalam situasi aman. Bahkan ada sejumlah 27,9% masyarakat menilai situasi sangat aman. Dengan situasi yang demikian, lebih dari separuh masyarakat tepatnya 57,0% tidak takut jika berjalan pada malam hari. Situasi keamanan yang cukup membaik di ketiga kabupaten ditandai dengan adanya pendapat dari masyarakat sebanyak 23,3% yang menyatakan bahwa tingkat kejahatan menurun. Sedang 6,8% masyarakat menilai tingkat kejahatan menurun sekali. Perlu menjadi catatan bahwa masih ada sebanyak 20,5% masyarakat yang menyatakan tetap sama dan 9,6% masyarakat menyatakan meningkat.

Televisi adalah media massa yang paling sering digunakan oleh masyarakat untuk mengakses berita (66,2%). Hal ini menandakan bahwa budaya menonton audio visual lebih banyak terjadi di kalangan masyarakat. Sementara budaya literasi (membaca) tidak banyak dilakukan oleh masyakarat. Hal ini ditunjukkan oleh masyarakat yang menggunakan media cetak (koran, radio dan majalah) tidak sampai 20%.


Pelayanan Pendidikan

Terkait dengan kondisi pendidikan, jumlah sekolah (SD, SMP, SMA) di wilayah responden dinilai sudah mencukupi. Sedangkan untuk pendidikan tinggi (universitas) dinilai masih kurang mencukupi. 58,2% - 79,4% masyarakat menilai kualitas sekolah (SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi) sudah cukup bagus. Jumlah guru/tenaga pendidik di sekolah (SD, SMP, dan SMA) di wilayah mereka dinilai mencukupi. Kualitas guru/tenaga pendidik di sekolah (SD, SMP, SMA) dinilai sudah cukup bagus. Kebanyakan masyarakat (74,9%) menganggap para Guru SD memiliki kualitas yang baik dibandingkan dengan guru SMP maupun SMA.

Bagi masyarakat (70,3%), pendidikan gratis dinilai sebagai kewajiban pemerintah. Yang dimaksud pemerintah dalam ini meliputi Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapat responden menyatakan kebijakan pendidikan gratis ini sudah mulai dilaksanakan di ketiga kabupaten. Ada sebesar 57,8% masyarakat yang menyatakan bahwa pendidikan gratis sudah diberlakukan di wilayah mereka, namun hanya sampai jenjang SD dan SMP saja. Sebagian besar masyarakat (72,8%) beranggapan bahwa pendidikan gratis seharusnya dilaksanakan untuk semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, dan perguruan tingggi). Untuk pendidikan kejuruan/vokasi (SMK) bidang pertanian dinilai paling dibutuhkan oleh masyarakat. Lebih dari separuh masyarakat (50,8% responden) menyatakan kebutuhannya akan pendidikan kejuruan pertanian.

Kebanyakan masyarakat (47,3%) menilai keputusan yang harus diambil pemerintah jikalau mengalami keterbatasan dana dalam hal memajukan pendidikan adalah dengan tidak menggratiskan biaya pendidikan SD, SMP dan SMA. Uang yang dipunyai dipakai untuk membiayai pendidikan penduduk miskin sehingga semua penduduk miskin memperoleh kesempatan belajar. Masyarakat lebih memilih kebijakan tersebut daripada kebijakan menggratiskan biaya pendidikan semua siswa SD (tidak peduli miskin atau tidak), namun tidak menanggung biaya pendidikan siswa SMP dan SMA.


Pelayanan Kesehatan

Jumlah Posyandu dan Puskesmas dinilai sudah cukup mencukupi, namun untuk Polindes dan RSU dinilai masih belum mencukupi jumlahnya. kondisi kualitas Posyando, Polindes, dan Puskesmas di wilayah mereka dinilai cukup bagus, namun untuk RSU masih sedikit buruk. Penyakit yang paling banyak diderita sebagian besar masyarakat adalah batuk. Kemana kecenderungan berobat masyarakat bila sakit, ditemukan bahwa lebih dari separuh (54,3%) masyarakat biasa berobat ke rumah sakit milik pemerintah, sebagian lagi (30,1%) masyarakat memilih untuk pengobatan sendiri (minum obat/jamu yang dijual di pasaran) ketika sakit. Terkait dengan proses persalinan, sebagian besar masyarakat (57,5%) juga lebih memilih RS milik pemerintah sebagai tempat persalinan dan periksa kehamilan. Untuk layanan alat kontrasepsi (KB) sebagaian besar masyarakat (54,8%) juga memilih RS milik pemerintah sebagai tempat memasang alat kontrasepsi.
Sebanyak 70,8 % masyarakat lebih memilih berobat ke rumah sakit milik pemerintah daripada swasta, karena harganya lebih murah berobat ke RS pemerintah (57,4%), dekat dengan rumah (17,6%), pelayanan lebih baik/memuaskan (8,0%), sudah kebiasaan (6,5%), dan selebihnya karena alasan obat yang lengkap, jaminan sembuh yang lebih besar, dianjurkan orang lain, dokter/tenaga kesehatan lebih pengalaman, dan peralatan yang lengkap. Bagi sebagian masyarakat (4,4%) yang lebih memilih berobat ke RS swasta dikarenakan pelayanannya lebih baik/memuaskan.

Ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat di ketiga kabupaten adalah Puskesmas. Rata-rata Puskesmas dapat dijangkau dalam waktu 15-30 menit dari rumah warga. Warga menilai kondisi Puskesmas di wilayah tiga kabupaten dinilai sudah cukup bagus. Masyarakat menilai jumlah dokter di Puskesmas masih belum mencukupi. Separuh masyarakat (50% responden) menilai biaya perawatan di Puskesmas tidak mahal dan tidak murah (cukup). Sementara itu lebih dari separuh (57,1%) masyarakat menilai sarana dan prasarana di Puskesmas masih kurang lengkap. Masyarakat menilai pelayanan dokter dan tenaga kesehatan lain (bidan, mantri, apoteker, dsb) di Puskesmas sudah cukup baik.


Pemerintah dan Tokoh Masyarakat

Lebih dari separuh responden (52,8%) menilai pemerintah berperan dalam kegiatan pertambangan. Namun sebagian besar masyarakat tidak mengetahui aliran dana hasil kegiatan pertambangan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan 80,7 % masyarakat yang menilai tidak mengetahui dan sangat tidak mengetahui terkait aliran dana ini. Hanya sebesar 5,3% masyarakat yang pernah mendapatkan penjelasan mengenai aliran dana hasil pertambangan. Mereka mendapatkan penjelasan tersebut dari pemerintah desa.

Di masyarakat ada banyak tokoh, baik yang saat ini berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Tiga tokoh yang paling banyak dipercaya oleh masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat adalah tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda. Tokoh agama dipercaya oleh 90,6% masyakarat, tokoh adat dipercaya oleh 80,3% masyarakat, dan 71,7 % masyarakat menyatakan percaya kepada tokoh pemuda. Tokoh yang tidak dipercaya oleh masyarakat di tiga kabupaten yaitu pengusaha dan tokoh partai politik. Sebanyak 53,9% masyarakat menyatakan tidak percaya pada pengusaha. Pada aspek lain 65,6% masyarakat tidak percaya kepada tokoh partai politik.(***)

Tiga Daerah Di Tanjab Barat yang Rawan Kebakaran

KEBAKARAN: Tiga wilayah yang menjadi daerah rawan kebakaran. Foto saat petugas Damkar memadamkan kobaran api di Tungkal.

KUALATUNGKAL - Kepala Pelaksana Badang Penanggulangan, Bencana dan Kebakaran (BPBK) Tanjab Barat, Saefudin SH, mengatakan ada tiga daerah yang merupakan rawan terjadi kebakaran, yakni Dalam Kota Kuala Tungkal, Teluk Nilau, dan Kuala Betara. ‘’Hal ini dikarenakan padatnya pemukiman serta banyaknya bangunan yang terbuat masih dari kayu,’’ katanya.

Dikatakannya, Kantor BPBK hanya ada di Kuala Tungkal, dan satu pos di Teluk Nilau. Untuk di daerah Ulu, seperti Kecamatan Tungkal Ulu, Merlung. Yang lain belum ada pos. ‘’Di daerah Ulu, peristiwa kebakaran jarang terjadi, karena pemukiman yang masih belum terlalu padat,’’ katanya. 

Diakuinya, untuk jarak lokasi kebakaran dengan kantor pemadam atau pos, sesuai dengan ketentuan adalah 7 Km. Namun, karena keterbatasan armada dan personel, pihaknya mengandalkan pihak perusahaan jika terjadi kebakaran di daerah yang jauh dari kantor BPBK atau dari pos pemadam kebakaran. " Hambatan kita seperti pemahaman masyarakat yang seharusnya memberikan ruang untuk akses petugas untuk menuju lokasi. Mungkin karena ingin menolong korban kebakaran atau cuma ingin melihat, jadi sering terhambat petugas di lapangan. Dan, lokasi yang tidak bisa dimasuki mobil pemadam, sudah diupayakan membuat tiga Hydran di daerah-daerah yang sulit dijangkau, yang setiap hari di cek agar selalu berfungsi," terangnya.

Kedepan, pihaknya berencana akan membangun pos di Kuala Betara. Agar, jika terjadi kebakaran, dapat ditanggulangi dengan segera. Saoalnya, ‘’Lokasi Kuala Betara terlalu jauh, jika dijangkau dari kantor BPBK di Tungkal, jika terjadi kebakaran. Dari empat unit mobil pemadam, tahun ini Pemkab akan menganggarkan satu unit mobil Damkar untuk mencukupi kekurangan yang ada,’’ tandasnya.

Musrembang Kab. Tanjab barat berlangsung sukses

Kuala Tungkal – Bertempat di Gedung Balai Pertemuan Kantor Bupati Kuala Tungkal, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Katamso, SA, SE, ME membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat  peruntukanTahun 2014. Musrenbang merupakan salah satu tahapan proses perencanaan pembangunan daerah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diterbitkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. (02/04/13). 

Acara dimulai pada Pukul 10.00 WIB. Turut hadir Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Tanjung Jabung Barat, Sekretaris Daerah Arief Munandar, SE para Kepala SKPD, para Kepala Bagian Setda Tanjung Jabung Barat, para Camat se Kabupaten Tanjung Jabung Barat, para Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Bank, BUMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ketuan Gabungan Organisasi Wanita Tanjung Jabung Barat serta para peserta Musrenbang Tanjung Jabung Barat Tahun 2014.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Katamso, SA, SE, ME menghimbau untuk membangun komitmen bersama agar segala sesuatu yang akan disepakati dalam Musrenbang ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sasaran dari prioritas pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat, berapapun besarnya APBD yang terpenting adalah efetifitasnya APBD tersebut dalam hal mengentaskan kemiskinan.

Pada kesempatan sama Wabup mengatakan pada Musrenbang kali ini agar dapat mengakomodir masukan-masukan dari seluruh pemangku kepentingan dengan mempedomani prioritas pembangunan tersebut serta mencermati dan memperhatikan kondisi, potensi dan permasalahan di Daerah sehingga apa yang diprogramkan merupakan jawaban terhadap tuntutan yang sangat mendesak, karena hasil Musrenbang ini akan menjadi masukan dalam perumusan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014 yang akan menjadi acuan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2014.

GOW tanjab barat Gelar Pelatihan Pola Asuh Anak

Kuala Tungkal, Dalam rangka memperingati hari Kartini ke - 134 tahun 2013, Rabu (03/04) GOW kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar serangkaian kegiatan yang salah satunya adalah pelatihan pola asuh anak. Bertempat di Balai Pertemuan Kantor Bupati Tanjab Barat kegiatan ini dibuka langsung oleh Ibu Penasehat GOW Ir. Hj Esrita Usman Ermulan, M.Si.  

Acara dimulai pukul 08.30, dengan peserta pelatihan yang terdiri atas seluruh organisasi wanita beserta anggota dan Ibu-Ibu TP PKK Kecamatan beserta anggota. Sementara yang menjadi narasumber berasal dari unsur psikolog, Abd. Rahman Budiyanto, S.Psi, Unsur Agama Ustadz Drs. H. M Anwar Saddat MA, dan unsur hukum (kepolisian) AKP Tumiran Kasat Binmas Polres Tanjab Barat. 

Dalam laporan yang disampaikan ketua panitia Diana Hastanti Katamso, kegiatan pelatihan pola asuh anak ini dilaksanakan dalam kaitannya dengan cara orang tua mendidik anak agar terhindar dari pengaruh buruk narkoba. Diharapkan dengan diadakannya pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para ibu terhadap bahaya narkoba dan membentuk keluarga yang sehat dan terbebas dari pengaruh buruk narkoba. Sehingga dapat menciptakan generasi muda yang sehat, bermoral dan berdedikasi tinggi. 

Sementara itu, Ibu Penasehat GOW dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus dan anggota GOW atas terselenggaranya pelatihan ini. Kegiatan ini memiliki nilai sangat strategis dalam pembentukan generasi muda yang tangguh dan terbebas dari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang dapat menghancurkan masa depan mereka dan bahkan masa depan negara dan bangsa.

Kepada para peserta, Esrita mengharapkan agar mampu menyebarluaskan pengetahuan dan pemahamannya kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. 

Usai pelatihan, acara dilanjutkan dengan bhakti sosial pemberian santunan untuk yatim piatu / fakir miskin anggota GOW yang dilaksanakan di Sekretariat GOW Tanjab Barat dan diikuti selruh pengurus dan anggota GOW.

Ketua Dekranasda Prov. Jambi Resmikan Pameran Bazar Produk Unggulan Kab/kota se - prov. jambi di TMII Jakarta

Ketua Dekranasda Provinsi Jambi – Ibu. Hj. Yusniana Hasan Basri Agus melakukan pengguntingan untaian bunga melati sebagai tanda Pembukaan secara resmi Pameran/Bazar yang diikuti Kabupaten / Kota se Provinsi Jambi yang mempromosikan unggulan  unggulan produknya masing-masing.

 

Pada saat wawancara dengan media pers, ibu. Hj. Yusniana menjelaskan bahwa Produk-produk unggulan tersebut mempunyai ciri khasnya masing-masing dan pada  Bulan Promosi ini terdapat berbagai tingkatan harga,  yang bisa dibeli dengan harga yang murah dari harga yang menengah kebawah sampai dengan harga menengah keatas, sehingga sesuai dengan mutu dan kualitas serta seleranya para pengunjung.

Setelah dilakukan Pengguntingan dilanjutkan dengan Peninjauan Pameran dan Bazar stan Kab/kota oleh Gubernur Jambi – HBA dan Ketua Dekranasda Provinsi Jambi – Ibu Hj. Yuniana Hasan Basri Agus didampingi juga Wakil Gubernur Jambi – H. Fachrori Umar dan Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Jambi - Ibu Hj. Rahima Fachrori dan Para Duta Besar beserta Istri, serta diikuti oleh para Ketua Dekranasda Kab/Kota se Provinsi Jambi.